uu no 33 tahun 2004. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. uu no 33 tahun 2004

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan. 4439, LL SETNEG : 37 HLM. 45 Tahun 2006 (X). Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai. 0%. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. 2004. 6141, LL SETNEG : 54 HLM. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) Uu 31-2004 Tentang Perikanan. Sosial. Wasistiono Sadu, 2010. 2004/ No. “Secara yuridis UU Nomor 22 Tahun 1948 ada, tetapi peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan,” tulis Moh. 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut: Fungsi Otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 33 Th. Undang No. UU No. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 89, TLN NO. Pada huruf e diatur pertambangan minyak bumi malah lebih sedikit yang dikembalikan kepada daerah bersangkutan, yaitu hanya 15,5 persen saja, sedangkan sisanya masuk. FULL TEXT. 33 Tahun 2004. pembuatan film; b. 22 Tahun 2007, dan UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. Pasal 33 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus. Hubungan Antar Peraturan. Resume uu no 33 th. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. 10 Tahun 2000; UU No. id website : Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. 2004. Pada bagian kesatu. ABSTRAK:. Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) yang menggantikan Undang-Undang No. METADATA PERATURAN. Resume uu no 33 th. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. Ketentuan penyaluran DAU berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965, UU No. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PERATURANPEDIA. Telepon. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. perbandingan uu pemda. UU No. 33 Tahun 2004 Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. 1. Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 60. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. UU No. Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan penyesuaian kebijakan moneter. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk. hariannetral. Pasal 12 (1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: a. ABSTRAK: CATATAN:Download: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PDF. NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, perimbangan keuangan merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mengadakan pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi yang didasari dengan mempertimbangkan potensi serta kondisi dan kebutuhan daerah. Namun kenyataannya, pemerintah. 2004 dan Kep. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 27 Tahun 1990 (X). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 20/2011 tentang Rumah Susun, UU No. 30 Tahun 2004 Undang-undang (UU) No. AAJ Vol 2 No 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia. 15 Oktober 2004 Tanggal Pengundangan. of 21. 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 10 Tahun 2004; UU No. 8 Tahun. 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. 22 tahun 1999 (UU 22/1999) dan Undang-Undang No. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: Undang-undang. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-undang (UU) No. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. Jurnal dan Makalah Ahmad Helmy Fuady, Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pasca Orde Baru; Refleksi tentang penguatan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang No. (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah UU No. Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2003/ No. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2. 4. Desentralisasi. Undang-undang (UU) NO. UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 132, TLN NO. Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. org Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan. Undang-Undang ini juga. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. KMA No. Pasal 33 (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 4432 LL SETNEG : 34 HLM. Daftar Informasi Publik; Glosarium; Kontak PPIH. dan. 4438, LL SETNEG : 44 HLM. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. UU No. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. 23, LN. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Mendagri No 29 th. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Pasal 18A memuat ketentuan mengenai. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. Download : UU-No. 95, TLN NO. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. U. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. Menurut UU No. PMA No. Baca juga: 6 Agenda Reformasi 1998. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. Tinjauan UU No. 082 Triliun, DJP: Terima Kasih Wajib Pajak. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 43-Th-2008-Ttg-Wilayah-Negara 35. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Resume uu no 33 th. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Telepon. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. Related Posts . Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) dimaksudkan untuk. 65 Tahun 2005; PP No. No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2022 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 05 Januari 2022 Tanggal Pengundangan 05 Januari 2022 Tanggal. 1999. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal di Lembaga Sandi Negara. 0. 30 Tahun 2014 . 156 Tahun 2004. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara 6. Jika dicermati bahwa kebijakan pajak daerah dalam UU No. Undang-undang (UU) NO. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah C. 22, LN. 22 Tahun 1999/UU. Tipe Dokumen. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Related Posts . Judul. 32 Tahun 2004). 18, LN. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 45/PMK. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait. 33 Tahun 2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. 33 Tahun 2014 (UU JPH) Ringkasan isi : Detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Menurut UU No. 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. 1. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Negara. Undang-undang (UU) NO. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Status: Hanya untuk pelanggan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. TENTANG . 4357, LL SETNEG : 16 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank IndonesiaCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. +62804 1 501 501.